jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akhirnya buka suara soal aksi penjarahan rumah miliknya di Bintaro, Tangerang Selatan oleh orang tidak dikenal pada Minggu (31/8) malam.
Dia mengaku akan mengevaluasi untuk perbaikan seusai kejadian tersebut.
“Kami mohon maaf, pasti masih banyak sekali kekurangan. Bismillah, kami perbaiki terus menerus,” kata Sri Mulyani dalam Instagram @smindrawati di Jakarta, Senin.
Dia mengaku untuk membangun Indonesia lebih baik merupakan perjuangan yang tidak mudah, sering mengalami bahaya sebagaimana yang dilalui oleh para pendahulu bangsa.
Politik pun diamini sebagai perjuangan bersama untuk tujuan mulia kolektif bangsa. Namun tetap dengan etika dan moralitas yang luhur.
“Sebagai pejabat negara saya disumpah untuk menjalankan UUD 1945 dan semua UU. Ini bukan ranah atau selera pribadi. UU disusun melibatkan Pemerintah, DPR, DPD, dan partisipasi masyarakat secara terbuka dan transparan,” lanjut dia.
Bila terdapat indikasi penyimpangan UU atau pelanggaran hak konstitusi yang membuat publik merasa tidak puas, Sri Mulyani mengingatkan perkara dapat dibawa ke pengadilan, Mahkamah Agung (MA), hingga judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).
“Itu sistem demokrasi Indonesia yang beradab. Pasti belum dan tidak sempurna. Tugas kami terus memperbaiki kualitas demokrasi dengan beradab, tidak dengan anarki, intimidasi serta represi,” ujar Sri Mulyani.
