jpnn.com, JAKARTA - Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan tertua dan terbesar di Indonesia dengan jumlah lebih dari 42.000 unit dan 5 jutaan santri, berdasarkan data Kementerian Agama, telah memberikan kontribusi tak ternilai dalam membangun karakter dan intelektual bangsa jauh sebelum Indonesia merdeka.
Namun, perhatian negara terhadap eksistensi dan kemajuan pesantren dinilai masih belum optimal.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Golkar Singgih Januratmoko mendesak pemerintah untuk segera merealisasikan komitmennya dalam memperkuat pondok pesantren melalui kebijakan yang konkret dan berkelanjutan.
“Pesantren adalah khasanah asli Indonesia, benteng moderasi Islam dan pusat pencerdasan bangsa yang telah melahirkan banyak tokoh nasional. Sayangnya, dukungan struktural dan anggaran dari negara belum sebanding dengan kontribusi besarnya. Untuk itu, kami mendorong tiga hal fundamental,” tegas Singgih dalam pernyataannya, Kamis (16/10/2025)].
Menurut Legislator Golkar Dapil Jateng 5 ini, saat ini pesantren belum memiliki wadah setingkat eselon I di Kementerian Agama yang secara khusus menangani kompleksitas dan dinamika pesantren.
“Pembentukan Ditjen ini sangat strategis untuk merumuskan kebijakan yang terpadu, mulai dari peningkatan kualitas pendidikan, pendataan, pembinaan, hingga pengawasan. Dengan struktur yang kuat, problem-problem klasik seperti yang terjadi pada Kasus Al Khoziny diharapkan dapat dicegah dan ditangani secara lebih efektif,” ungkapnya.
Singgih juga menekankan bahwa keberadaan Ditjen Pesantren akan memberikan posisi yang lebih setara bagi lembaga pendidikan Islam itu dalam struktur Kementerian Agama, sehingga program bantuan, pelatihan, serta audit teknis bangunan dapat tersalurkan dengan lebih efektif.
Selain itu juga pentingnya komitmen anggaran yang nyata dari negara terhadap pesantren.
