jpnn.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyebut penuntasan kasus kematian Marsinah, aktivis buruh yang resmi dianugerahi gelar Pahlawan Nasional menjadi kewenangan Komnas HAM dan Polri.
"Apakah Kementerian HAM itu bisa menuntaskan keadilan? Itu tidak tepat. Malah yang lebih tepat sebenarnya di Komnas HAM atau di institusi kepolisian atau aparat," kata Pigai di Jakarta, Selasa (11/11/2025).
Pigai menyebut Kementerian HAM merupakan bagian dari eksekutif sehingga tidak memiliki kewenangan yudikatif.
Oleh karena itu, dia menyebut pengusutan misteri kasus Marsinah yang masih terungkap bukan ranah kementeriannya.
Walakin, Pigai menekankan negara pada prinsipnya ingin menghadirkan keadilan, termasuk bagi Marsinah dan keluarganya.
Menurut dia, pemberian gelar pahlawan nasional terhadap Marsinah tidak bisa dipertentangkan dengan upaya mencari keadilan.
"Memberikan penghargaan kepada Marsinah oleh negara, maupun juga keluarga memperjuangkan sebuah keadilan, pengungkapan fakta, data, peristiwa adalah posisinya sama dan tidak boleh dipertentangkan," tutur Pigai.
Dia pun menyebut Kementerian HAM dan keluarga Marsinah berada pada posisi yang sama, yakni menginginkan adanya keadilan.
