jpnn.com, JAKARTA - Dewan Pengurus Pusat Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (DPP BKPRMI) menyoroti fenomena peredaran informasi di ruang digital yang tidak disertai konteks yang utuh. Organisasi kepemudaan ini menanggapi kembali beredarnya potongan pernyataan Ketua DPD RI, Sultan Bachtiar Najamudin, mengenai wacana program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ramai diperbincangkan di media sosial dalam beberapa waktu terakhir.
BKPRMI memandang bahwa perkembangan teknologi informasi dan algoritma media sosial memungkinkan sebuah pernyataan lama kembali muncul di ruang publik dengan kemasan baru. Dalam situasi tertentu, informasi yang sebenarnya merupakan bagian dari diskursus masa lalu dapat dipersepsikan sebagai pernyataan terbaru ketika disebarluaskan tanpa penjelasan konteks waktu, latar pembahasan, maupun tujuan awal penyampaiannya.
"BKPRMI memandang bahwa perkembangan teknologi informasi dan algoritma media sosial memungkinkan sebuah pernyataan lama kembali muncul di ruang publik dengan kemasan baru," demikian pernyataan resmi DPP BKPRMI yang diterima di Jakarta, Kamis (26/2).
Organisasi yang bergerak di bidang kepemudaan dan kemasjidan ini menilai fenomena tersebut menunjukkan pentingnya kehati-hatian bersama dalam menerima dan menyebarkan informasi. Menurut BKPRMI, di era digital, kecepatan arus informasi sering kali melampaui proses verifikasi, sehingga publik berpotensi merespons berdasarkan potongan narasi yang belum utuh.
BKPRMI menegaskan bahwa perbedaan pandangan terhadap kebijakan publik merupakan hal yang wajar dalam kehidupan demokrasi. Namun demikian, diskursus publik yang sehat hendaknya dibangun di atas informasi yang lengkap, proporsional, dan tidak terlepas dari konteks aslinya. Ruang digital semestinya menjadi sarana edukasi dan dialog konstruktif, bukan ruang yang memperbesar kesalahpahaman.
Dalam pernyataan sikapnya, BKPRMI mengajak masyarakat untuk senantiasa melakukan tabayyun digital, yakni memeriksa sumber, waktu pernyataan, serta konteks informasi sebelum membentuk opini atau menyebarkannya kembali. Organisasi ini juga mendorong semua pihak agar mengedepankan etika komunikasi publik yang menyejukkan dan tidak memperkeruh suasana sosial.
BKPRMI mengingatkan pentingnya literasi digital sebagai bagian dari tanggung jawab kolektif dalam menjaga persatuan dan kualitas demokrasi bangsa. Mereka juga mengimbau para pengguna media sosial untuk tidak mudah terprovokasi oleh konten yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman akibat hilangnya konteks informasi.
"BKPRMI meyakini bahwa masyarakat Indonesia memiliki kedewasaan untuk menyikapi setiap informasi secara bijak. Perbedaan pendapat hendaknya menjadi ruang pembelajaran bersama, bukan sumber perpecahan," tulis pernyataan tersebut.
