jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota Surabaya membeberkan strategi pengelolaan anggaran berbasis data kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam kunjungan kerja yang berlangsung di Balai Kota Surabaya, Kamis (8/1).
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi saat menerima rombongan yang dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo Fenny Apridawati.
Dalam pertemuan itu, Eri menekankan pentingnya penggunaan data yang akurat dan terintegrasi sebagai dasar pengambilan kebijakan pemerintah daerah. Menurutnya, perencanaan pembangunan tidak boleh dilandasi asumsi, melainkan harus berangkat dari kondisi riil masyarakat.
“Pemerintah harus tahu secara detail kondisi warganya, mulai dari jumlah rumah, kepala keluarga, usia produktif yang belum bekerja, hingga anak usia sekolah yang tidak sekolah. Tanpa data yang sama, kebijakan tidak akan tepat sasaran,” ujar Eri.
Dia menjelaskan, Pemkot Surabaya mengintegrasikan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan data Badan Pusat Statistik (BPS), serta menindaklanjuti setiap ketidaksesuaian data hingga ke tingkat lapangan.
Dalam pengelolaan keuangan daerah, Eri menegaskan bahwa keberhasilan tidak diukur dari besarnya penyerapan anggaran, melainkan dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
“Penyerapan anggaran bukan prestasi, yang utama adalah output dan outcome,” katanya.
Prinsip tersebut diterapkan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran, di mana setiap organisasi perangkat daerah (OPD) wajib menyesuaikan program dengan kemampuan pendapatan per triwulan.
