jpnn.com - JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menekankan pentingnya inovasi dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai kunci untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Yusharto Huntoyungo saat mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam kegiatan Top BUMD Award 2026 yang mengusung tema “Inovasi BUMD dalam Pembangunan Berkelanjutan” di Hotel Raffles Jakarta, Senin, 13 April 2026.
Lebih lanjut, Yusharto menyampaikan, BUMD memiliki peran strategis sebagai salah satu instrumen pemerintah daerah dalam memberikan layanan kepada masyarakat, sekaligus sebagai penggerak ekonomi lokal.
Terkait hal tersebut, penguatan inovasi menjadi langkah krusial agar BUMD mampu beradaptasi dengan dinamika perubahan serta menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks.
Menurutnya, implementasi otonomi daerah menuntut adanya kemandirian daerah, termasuk dalam aspek pelayanan publik.
Dalam konteks tersebut, BUMD diharapkan tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui penyediaan barang dan jasa yang berkualitas.
“BUMD harus mampu menyeimbangkan fungsi pelayanan publik dan fungsi bisnis. Inovasi menjadi kunci agar keduanya dapat berjalan optimal dan berkelanjutan,” ujar Yusharto.
Berikutnya Yusharto juga menyampaikan, pengelolaan BUMD telah memiliki landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD.
