jpnn.com, JAKARTA - Usulan honorer R2/R3 untuk mengisi DRH PPPK sudah disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).
Aspirasi itu disampaikan Forum Honorer R2 dan R3 serta Asosiasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Indonesia (AP3KI), saat berdiskusi dengan KemenPAN-RB yang dijembatani Mardani Ali Sera, anggota Komisi II DPR RI.
"Diskusi kemarin dengan KemenPAN-RB yang dijembatani Pak Mardani Ali Sera banyak dihadiri bukan hanya dari kalangan honorer R2 dan R3, tetapi juga AP3KI," kata Ketum AP3KI Nur Baitih kepada JPNN, Jumat (28/2).
Dia mengungkapkan dalam pertemuan yang dihadiri perwakilan KemenPAN-RB Suryo Hidayat, banyak masalah disampaikan AP3KI di antaranya sebagai berikut:
1. Meminta kepada pemerintah agar honorer R2 dan R3 bisa mengisi daftar riwayat hidup (DRH) sebelum PPPK tahap 2 berakhir.
"Harapan kami, Maret ini sudah berproses. Kenapa kami mendesak segera karena di lapangan banyak honorer yang sudah ikuti proses seleksi dan terdata di database Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang dirumahkan atau dialihkan menjadi outsourcing," terangnya.
Tidak hanya itu, banyak honorer masuk usia kritis. Nur Baitih mencontohkan, Juni mendatang tidak sedikit yang masuk usia 58 tahun.
Jika mereka tidak diberi kesempatan, maka selesai proses seleksi PPPK tahap 2, sudah pensiun. Mereka pasti tidak bisa mengisi DRH, apalagi dapat NIP PPPK
