kaltim.jpnn.com, SANGATTA - Wakil Bupati Kutai Timur (Kutim) Mahyunadi mengungkapkan adanya tantangan yang harus dijalani saat bicara program 100 hari kerja.
Tantangan tersebut adalah kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat, sehingga Pemkab Kutim juga akan melakukan penyesuaian.
"Tantangan di pemerintahan kali ini adalah penyesuaian anggaran, serta kemungkinan pergeseran APBD yang akan berpengaruh pada realisasi program yang sudah dirancang," kata Wabup Mahyunadi, Senin (24/2).
Meski demikian, kata Mahyunadi, sebanyak 50 program unggulan dirinya dan Bupati Ardiansyah Sulaiman yang sama-sama baru dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta pada Kamis (20/2) lalu, dipastikan dapat terlaksana tahun ini.
"Semuanya, tahun ini 80 persen dari program tersebut harus masuk, walaupun secara kuantitas mungkin tidak 100 persen, tetapi bertahap karena kita punya masa kerja lima tahun," ujarnya.
Wakil Bupati Kutai Timur, Mahyunadi. Foto: Muhammad Hafif Nikolas/Antara
Untuk 100 hari kerja, kata Wabup Mahyunadi lagi, pihaknya siap menjalankan apa saja program yang telah disahkan dalam APBD Kutim 2025.
"Jadi 100 hari kerja kami, ya melaksanakan yang sudah disusun," tegasnya. (mar1/jpnn)
