jatim.jpnn.com, SURABAYA - Wali Kota Surabaya sekaligus Ketua Dewan Pengurus APEKSI Eri Cahyadi mengusulkan kepada pemerintah pusat pembagian alokasi transfer ke daerah (TKD) melihat kekuatan fiskal masing-masing wilayah.
Hal itu disampaikan Eri saat menggelar pertemuan bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia Tito Karnavian dan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) di Jakarta, Jumat (19/9).
Menurutnya, ada beberapa daerah yang TKDnya yang lebih besar daripada Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kalau Surabaya PAD-nya 72 persen, tetapi ada kota yang hanya di bawah 35 persen maka saya berharap dari pertemuan ini adalah TKD tidak dibagi rata, tapi (dibagi) berdasarkan penguatan fiskal di masing-masing daerah,” kata Eri.
Pada pertemuan itu, kata Eri, Kemendagri memastikan bahwa adanya rencana kenaikan alokasi TKD sebesar Rp43 triliun, tidak mempengaruhi standar minimal pelayanan publik di daerah.
Eri menyampaikan Kemendagri juga memastikan kebijakan apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah saat ini.
“Jadi, tadi kami sampaikan, apa yang sudah dilakukan masing-masing kota, (mulai) BUMD, setelah itu kegiatan-kegiatan pemanfaatan aset, itu semua yang didukung oleh beliau,”jelasnya.
Sementara itu, Wamendagri Bima Arya Sugiarto berharap adanya rencana kenaikan alokasi TKD diharapkan tidak mempengaruhi standar pelayanan minimal daerah ke depannya.
