papua.jpnn.com, JAYAPURA - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua menyukseskan pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Papua.
PSU di Provinsi Papua akan dilaksanakan pada 6 Agustus 2025.
“Satu-satunya provinsi yang belum sukses pilkadanya [yaitu] Papua, sehingga ini betul-betul menjadi atensi kami agar pelaksanaannya bisa berjalan dengan baik," kata Ribka dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (22/4).
Dia optimistis pelaksanaan PSU di Papua akan berlangsung aman. Sebab, masyarakat Papua telah memiliki wawasan dan pemahaman yang baik tentang politik.
Hal ini menjadi modal dasar yang dapat dimanfaatkan untuk menyukseskan pelaksanaan PSU secara kondusif.
Selain itu, untuk mencegah terjadinya konflik, Ribka meminta Pemprov Papua agar merangkul semua pihak, termasuk tokoh adat dan agama.
"Jadi, untuk masalah keamanan bukan hanya terletak pada Polda atau apa namanya Pangdam, tapi kita gerakkan juga satuan-satuan lembaga adat, kemudian tokoh gereja, tokoh adat, dan seterusnya, sehingga potensi dari konflik ini diminimalisir," ujarnya.
Di sisi lain, dia menjelaskan bahwa seluruh pembiayaan PSU harus mengacu pada standar yang telah ditetapkan.
