jpnn.com - PALU - Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menyatakan bahwa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) telah berkontribusi dalam pelayanan pemerintahan, meskipun secara formal statusnya baru diakui secara hukum.
"Secara de facto, para PPPK sudah lama mengabdi. Hari ini, dengan penyerahan SK, status mereka sah secara de jure,” kata Anwar Hafid di Palu, Sulteng, Senin (23/6).
Seperti diketahui, Pemerintah Provinsi Sulteng menyerahkan 2.402 surat keputusan (SK) pengangkatan PPPK hasil seleksi tahap pertama formasi 2024.
Anwar Hafid berharap penyerahan SK tersebut menjadi momentum bagi PPPK untuk meningkatkan semangat kerja dalam mewujudkan Sulteng Nambaso atau Sulteng Besar.
Anwar mengajak seluruh PPPK bekerja dengan semangat pengabdian. Gubernur meminta mereka dapat menunjukkan kerja keras, disiplin, loyalitas serta bekerja dengan ikhlas dan tulus.
Anwar pun meminta pimpinan perangkat daerah turut membina dan mengawasi kinerja PPPK agar pelayanan publik berjalan optimal.
"Bersyukur, bekerja dengan ikhlas dan tulus. Itulah kunci untuk memberi pelayanan terbaik kepada masyarakat," katanya.
Pelaksana Tugas Kepala Badan Kepegawaian Daerah Adiman menyebutkan total formasi PPPK yang ditetapkan Kementerian PAN-RB untuk Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024 berjumlah 5.330. Formasi itu terdiri atas 624 tenaga kesehatan, 2.117 tenaga guru, dan 2.589 tenaga teknis/administrasi.
