jpnn.com, PALEMBANG - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Drs. H. Edward Chandra, M.H., menyatakan Pemprov Sumsel siap bersinergi dengan pemerintah pusat dan instansi terkait untuk menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok, sekaligus menguatkan standar keamanan di sektor pariwisata daerah.
Hal itu disampaikan Edward saat mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Surat Edaran (SE) Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Senin (23/6/2025) pagi.
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan diikuti secara virtual dari Command Center Pemprov Sumsel.
Rakor tersebut dihadiri oleh para kepala daerah, asosiasi pariwisata, serta pelaku industri wisata dari berbagai daerah di Indonesia. Dalam pembukaannya, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana memaparkan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam menjaga stabilitas sektor pariwisata, khususnya selama masa liburan sekolah.
“Kami akan tindak lanjuti hasil rakor ini, termasuk upaya mitigasi dan pengawasan di lapangan agar dua sektor ini—ekonomi dan pariwisata—dapat tumbuh beriringan,” ujar Edward.
Di sisi lain, Menparekraf mengimbau agar semua pihak dapat mengimplementasikan standar Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability (CHSE) di seluruh destinasi wisata. Hal ini bertujuan untuk memastikan kenyamanan dan keselamatan wisatawan, sekaligus menjaga citra pariwisata Indonesia di mata dunia.
Sebagai bentuk dukungan konkret, Kementerian Pariwisata menyertakan 23 modul panduan mitigasi risiko yang wajib diterapkan oleh pelaku usaha wisata. Panduan tersebut mencakup aspek keamanan transportasi, pelayanan hotel, restoran, dan manajemen kerumunan wisatawan di lokasi strategis.
Selain fokus pada sektor pariwisata, rakor juga menyoroti perkembangan inflasi di sejumlah daerah.
