jpnn.com, JAKARTA - Tahun ini jadi penentuan nasib PPPK paruh waktu. Di dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KepmenPANRB) Nomor 16 Tahun 2025 disebutkan, masa kerja PPPK paruh waktu hanya satu tahun.
"Masa kerja PPPK paruh waktu hanya satu tahun dan tahun ini terakhir. Ini sangat meresahkan kami meskipun ada daerah yang menjamin kontrak PPPK paruh waktu hingga 2027," kata Sekretaris jenderal DPP Aliansi PPPK Paruh Waktu Indonesia Rini Antika kepada JPNN, Sabtu (25/4/2026).
Saat ini, PPPK paruh waktu menunggu regulasi baru yang mengatur nasib mereka. Apakah tetap diperpanjang kontrak paruh waktunya atau dialihkan menjadi PPPK penuh waktu.
Rini mengungkapkan kondisi real di lapangan yang bisa dijadikan bahan pertimbangan dalam regulasi penyelesaian masalah PPPK paruh waktu.
Pertama, banyak daerah yang sudah melampaui angka 30% untuk belanja gaji pegawai. Peralihan honorer menjadi PPPK paruh waktu karena menjalankan amanat UU Nomor 20 Tahun 2024.
"Tanpa tambahan alokasi pusat akan membuat daerah melakukan "bunuh diri fiskal" atau memilih jalan pintas PHK massal di tahun 2026 jika PPPK paruh waktu dialihkan menjadi PPPK," terang Rini.
Kedua, selama puluhan tahun, pemerintah (pusat dan daerah) telah menikmati "subsidi tenaga kerja" dari para honorer selama ini (sekarang beralih menjadi ASN PPPK paruh waktu). Mereka menjalankan fungsi pelayanan publik esensial dengan kesejahteraan tidak manusiawi.
Ketiga, ASN PPPK paruh waktu yang sudah mengabdi puluhan tahun rata-rata berada di usia produktif akhir atau mendekati usia pensiun, dengan tanggungan keluarga yang besar. Kehilangan pekerjaan di usia ini tanpa pesangon yang layak atau jaminan keberlanjutan adalah resep menuju kemiskinan baru.
