jakarta.jpnn.com - Sekretaris Komisi III DPRD Provinsi Maluku Abdul Kelilauw mengatakan perjuangan keras harus dilakukan agar Maluku diakui sebagai provinsi kepulauan.
"Status tersebut menjadi kunci utama dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan melalui kebijakan transfer keuangan daerah yang lebih adil dari pemerintah pusat," kata Kelilauw, Rabu (12/11).
Saat ini Komisi III DPRD Provinsi Maluku berada di Jakarta untuk bertemu anggota Badan Anggaran dan Komisi II DPR Ahmad Rizki Sadig.
Menurut Kelilauw, pertemuan tersebut merupakan bagian dari agenda yang diinisiasi DPW Partai NasDem Provinsi Maluku dalam rangka memperjuangkan aspirasi daerah kepulauan.
“Provinsi Maluku memiliki potensi besar, yang perlu diperjuangkan agar transfer dana dari pusat ke daerah dapat dihitung lebih adil, terutama dengan memperhitungkan luas wilayah laut, yang menjadi bagian integral dari provinsi ini,” kata Kelilauw.
Dia menjelaskan DPRD Provinsi Maluku sudah menyampaikan aspirasi terkait pengakuan Maluku sebagai Provinsi Kepulauan kepada pemerintah pusat.
Kelilauw berharap pemerintah pusat memberikan perhatian lebih terhadap kondisi geografis di Provinsi Maluku yang didominasi wilayah perairan.
Dengan demikian, alokasi dana transfer daerah bisa dihitung secara proporsional.
