jpnn.com - Ada satu pola lama yang kini tampil tanpa malu: negara adidaya tidak lagi bersusah payah menyembunyikan agresinya.
Jika pada era Perang Dingin intervensi dibungkus narasi ideologis yang rapi, maka di era geopolitik baru ini, kekuasaan tampil telanjang-berbungkus jargon ‘transisi demokrasi’, ‘stabilisasi’, atau ‘penyelamatan negara gagal’.
Venezuela hanyalah episode terbaru dari sebuah drama panjang perebutan sumber daya alam dunia Selatan.
Narasi yang dipertontonkan selalu serupa: rezim otoriter, krisis kemanusiaan, demokrasi yang mandek.
Namun di balik panggung moral itu, ada kebutuhan mendasar negara adidaya yang tak pernah berubah: akses atas energi, mineral, pangan, dan bahan mentah strategis.
Ketika jalur diplomasi dan pasar tak lagi cukup aman, agresi terang-terangan menjadi opsi yang dianggap sah.
Ini bukan lagi imperialisme klasik dengan bendera dan pasukan pendudukan permanen. Ini adalah “imperialisme fungsional”: negara diserbu atau ditekan secukupnya agar jalur penguasaan sumber daya terbuka, lalu dikelola melalui korporasi, perjanjian dagang, dan rezim hukum yang timpang.
Venezuela dengan cadangan minyak terbesar dunia—menjadi ilustrasi paling vulgar. Selama bertahun-tahun, krisis di sana diperlakukan sebagai kegagalan internal.
