jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sejumlah akademisi menilai wacana perubahan desain pemilihan kepala daerah menjadi tidak langsung memiliki sejumlah dampak positif, terutama dari sisi efisiensi, stabilitas sosial, dan penguatan kelembagaan politik.
Pakar komunikasi politik Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Surokim Abdussalam, menilai salah satu keuntungan dari pilkada tidak langsung adalah penghematan anggaran negara.
Menurutnya, biaya penyelenggaraan pilkada langsung di sejumlah daerah sangat besar dan tidak selalu sebanding dengan hasil yang diperoleh.
“Kalau kita bicara yang kasat mata, pilkada tidak langsung itu jelas lebih efisien dari sisi anggaran. Biaya logistik, pencetakan surat suara, pengawasan, sampai distribusi di daerah-daerah sulit bisa ditekan cukup signifikan,” kata Surokim dalam diskusi “Ke Mana Arah Pilkada: Membaca Ulang Desain Demokrasi Lokal” di Surabaya, Sabtu (31/1)
Selain efisiensi, Surokim menilai mekanisme tidak langsung juga lebih sederhana secara teknis. Proses pemilihan hanya melibatkan anggota DPRD, sehingga beban kerja penyelenggara jauh lebih ringan dibanding pilkada langsung yang melibatkan jutaan pemilih.
“Dari sisi teknis, penyelenggaraannya tidak serumit pilkada langsung. Yang diurus hanya puluhan hingga ratusan anggota DPRD, bukan jutaan pemilih,” jelasnya.
Ia juga melihat pilkada tidak langsung berpotensi menguatkan kembali peran partai politik sebagai institusi demokrasi. Dengan mekanisme ini, partai menjadi pintu utama pencalonan, sehingga proses kaderisasi dan pendidikan politik di internal partai dapat berjalan lebih serius.
Kendati demikian, dia menyarankan untuk opsi pilkada tidak langsung hanya sebatas pemilihan gubernur, bukan bupati atau walikota.
