jpnn.com, JAKARTA - Aliansi Honorer Nasional (AHN) mendesak Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) tengah jaminan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
Menurut Ketua Umum DPP AHN R. E. Kurniadi, Perppu tersebut lebih mendesak ketimbang menuruti hasrat DPR RI yang meminta kenaikan tunjangan dan berbagai fasilitas.
"Kami muak dengan tingkah polah DPR RI yang lebih mengutamakan kepentingan pribadinya ketimbang seluruh rakyat Indonesia," kata Bima, sapaan akrab Kurniadi kepada JPNN, Sabtu (30/8).
Dia menambahkan seharusnya DPR RI memikirkan bagaimana nasib rakyat khususnya honorer diselesaikan tahun ini sesuai amanat Presiden Prabowo. Bukan malah meminta tunjangan yang nilainya besar.
DPR dinilainya gagal menjadi perwakilan rakyat, karena ternyata hanya mengutamakan kepentingan pribadi dan golongan.
Oleh karena itu, AHN mengajukan lima tuntunan:
1. Jalankan dengan konsisten 4 pilar Kebangsaan Indonesia dengan sesungguhnya, yakni Pancasila, UUD 45, NKRI, Bhineka Tunggal Ika.
2. Kembalikan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD merupakan ketentuan dari Pasal 1 ayat (2) UUD Tahun 1945. Ketentuan ini menegaskan bahwa rakyat memegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan dan pelaksanaannya harus sesuai dengan aturan yang tercantum dalam UUD.
