jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pemerintah pusat sedang memangkas anggaran beberapa kementerian dan lembaga untuk menghemat APBN.
Kementerian Pertanian dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tidak luput dari pemangkasan anggaran.
Anggaran Kementerian Pertanian dipangkas sebesar Rp 10,28 triliun dari total pagu awal Rp 29,3 triliun. Sedangkan anggaran Kemendes PDT dipangkas sebesar Rp 772 Miliar dari total pagu Rp 2,19 triliun.
Kepala Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan (PSPK) Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Bambang Hudayana mengatakan pemotongan anggaran dengan jumlah besar tersebut berisiko memperlambat pertumbuhan ekonomi.
“Sektor pertanian sangat membutuhkan suntikan anggaran yang besar, terutama untuk tanaman pangan dan hortikultura. Jika subsidi dan dukungan pemerintah berkurang, akses petani terhadap pupuk, bibit, dan obat-obatan pertanian akan makin sulit,” ujar Bambang pada Senin (17/2).
Dosen Antropologi Fakultas Ilmu Budaya UGM itu menyoroti dampak pemotongan anggaran terhadap ketersediaan sarana prasarana pertanian, seperti irigasi dan infrastruktur pendukung yang sangat krusial.
“Jika saluran air tidak berfungsi atau tanggul rusak tanpa ada perbaikan karena nihilnya dana, produksi pertanian akan menurun drastis,” jelasnya.
Selain itu, tantangan bagi sektor pertanian makin berat di tengah perubahan iklim dan fluktuasi pasar global.
