jatim.jpnn.com, SURABAYA - Ketua DPRD Jatim Musyafak Rouf menyatakan tidak ada lagi anggaran kunjungan kerja (kunker) ke luar negeri menyusul moratorium yang diberlakukan Presiden Prabowo Subianto.
Dana kunker yang semula dianggarkan hampir Rp19 miliar itu kini dialihkan untuk program pro rakyat.
“Sekarang ada moratorium dari presiden terkait kunjungan ke luar negeri maka kami menindaklanjuti instruksi itu. Tidak ada sama sekali kunjungan ke luar negeri dan kami kembalikan kepada OPD untuk dianggarkan bagi kepentingan masyarakat,” ungkap Musyafak, Selasa (9/9).
Dia menilai keputusan itu penting dilakukan di tengah kondisi ekonomi yang lesu.
Menurutnya, banyak warga kesulitan mencari nafkah, mulai dari pedagang kaki lima hingga pelaku usaha toko yang kini sepi pembeli.
“Pemerintah dengan adanya moratorium itu, baik legislatif maupun eksekutif, sepakat take down semua kunjungan luar negeri,” katanya.
Musyafak menambahkan kebijakan ini juga menjadi upaya menjaga kepercayaan publik. DPRD Jatim berkomitmen tidak menimbulkan kecemburuan sosial maupun kesan pamer di tengah situasi sulit masyarakat.
“Yang penting ini bagian dari respons terhadap kejadian-kejadian yang ada. Bagaimana teman-teman di DPR bisa menjaga diri, tidak memancing kecemburuan, tidak flexing yang menimbulkan kemarahan rakyat,” tuturnya. (mcr12/jpnn)
