jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI Eva Monalisa menekankan pentingnya kepastian hukum dan keselarasan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah untuk menjaga keberlanjutan industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK).
Hal ini dinilai krusial mengingat sektor tersebut menyerap hingga 2 juta tenaga kerja dan berkontribusi signifikan terhadap ekonomi nasional
Eva menyampaikan bahwa industri AMDK merupakan sektor strategis yang berperan besar dalam mendukung aktivitas ekonomi di berbagai wilayah Indonesia. Sepanjang rantai nilai industri, mulai dari produksi, distribusi, hingga layanan kepada konsumen, sektor ini tercatat menyerap hingga sekitar 2 juta tenaga kerja.
“Di sini juga saya perlu menjelaskan untuk investasi jangan sampai juga mereka tidak mendapat kepastian hukum dan regulasinya juga tidak berganti-ganti,” kata Eva Monalisa di Jakarta.
Menurut Eva, kontribusi ekonomi dan sosial yang besar dari industri AMDK perlu didukung oleh kebijakan yang konsisten serta regulasi yang jelas dan tidak tumpang tindih. Ia mengingatkan bahwa perbedaan pendekatan kebijakan, khususnya di tingkat daerah, berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha dan investor.
“Nah kepastian hukum yang tumpang tindih ini juga menyulitkan mereka yang akan investasi, akhirnya mereka wait and see,” ujarnya.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menilai, kebijakan pemerintah daerah seharusnya selaras dengan kebijakan nasional agar tidak menimbulkan interpretasi berbeda di lapangan.
Ia mengingatkan bahwa setiap langkah pengawasan atau penegakan aturan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota idealnya dilakukan dengan mengacu terlebih dahulu pada regulasi nasional yang berlaku.
