jateng.jpnn.com, SEMARANG - Mantan Calon Presiden (Capres) RI Anies Rasyid Baswedan menilai tata kelola pemerintahan Indonesia mengalami kemunduran dalam hal integritas dan meritokrasi.
Dia menyoroti praktik transaksional yang masih marak serta lemahnya transparansi publik dalam pengambilan keputusan pemerintahan.
“Banyak tanggung jawab publik hari ini diberikan bukan karena kompetensi, tapi karena koneksi,” ujar Anies Baswedan saat menjadi keynote speaker dalam Dialog Kebangsaan yang digelar DPW Gerakan Rakyat Jawa Tengah di Ballroom UTC Semarang, Rabu (8/10).
Menurutnya, banyak jabatan publik dan kebijakan tidak lagi diberikan berdasarkan kompetensi, melainkan karena kedekatan politik dan hubungan personal.
“Kalau begini, kapan negeri ini bisa maju kalau tugas-tugas publik diberikan kepada orang-orang yang kompetensinya tidak nyambung, bahkan di bawah standar,” ujar Anies.
Dia menyebut upaya membenahi persoalan bangsa harus dimulai dengan mengembalikan nilai dasar integritas, terutama bagi pemimpin dan pembuat kebijakan.
“Kata kuncinya adalah integritas. Integritas itu harus tercermin dalam kebijakan yang berkeadilan dan kesederhanaan dalam keseharian, terutama bagi mereka yang menjadi panutan di negeri ini,” ujarnya.
Anies juga menyinggung perlunya memperbaiki sistem agar kebijakan publik lebih berpihak pada keadilan dan kesejahteraan masyarakat.
