jakarta.jpnn.com - Ketua Forum Koperasi Indonesia Andi Arslan Djunaidi menilai keberpihakan negara terhadap koperasi masih lemah.
Menurut dia, persoalan utama koperasi saat ini bukan sekadar soal kemampuan bersaing, melainkan hambatan regulasi.
Dalam paparannya, Andi menjelaskan selama ini negara tidak pernah hadir di koperasi.
“Kalau bicara kompetitor, itu soal apakah kita mampu bersaing atau tidak. Namun, selama 52 tahun saya menjadi anggota koperasi, justru persoalan terbesar selalu di regulasi,” ujar Andi dalam diskusi bertajuk Mewujudkan Koperasi sebagai Sokoguru yang Sehat, Kuat, Mandiri, dan Terpercaya dalam Perekonomian Nasional yang diselenggarakan BAcenter beberapa waktu lalu.
Dia juga menyinggung persoalan layanan perbankan digital koperasi yang dinilai telah setara dengan perbankan, tetapi justru mendapat tekanan untuk dihentikan.
“Mobile banking koperasi itu kami kembangkan sendiri tanpa bantuan pihak luar. Namun, kami malah diminta bertahap menutupnya. Di situ kami merasa negara lebih berpihak pada perbankan daripada koperasi,” katanya.
Pendiri BAcenter Burhanudin Abdullah mengatakan saat ini ada 17 aturan yang secara langsung melarang koperasi untuk berkiprah lebih luas.
“Ini harus segera dibongkar kalau kita sungguh-sungguh ingin koperasi maju,” tegas Burhanudin.
.jpeg)
