jpnn.com, JAKARTA - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatra memastikan penyaluran bantuan jaminan hidup (jadup) dan bantuan sosial lainnya bagi penyintas bencana terus berjalan dengan prinsip tepat sasaran, akuntabel, dan berbasis data lapangan.
Ketua Satgas PRR Muhammad Tito Karnavian menegaskan seluruh mekanisme penyaluran bantuan dilakukan melalui pendekatan berbasis data dari pemerintah daerah atau bottom-up, guna memastikan bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
“Kecepatan untuk memberikan bantuan, baik rumah yang rusak, perorangan, perabotan, uang lauk-pauk, dan juga stimulan ekonomi, itu menggunakan mekanisme bottom-up dari pendataan pemerintah kabupaten/kota. Ada yang cepat, ada yang lambat,” ujar Tito dalam keterangannya, Senin (13/4).
Dia menjelaskan, perbedaan kecepatan penyaluran bantuan di tiap daerah bukan disebabkan oleh keterlambatan pemerintah pusat, melainkan karena variasi kecepatan pendataan dan pengajuan dari pemerintah daerah.
Menurut Tito, data penerima bantuan harus melalui proses verifikasi berlapis, mulai dari pemerintah daerah hingga unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta validasi lapangan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memastikan tidak terjadi kesalahan maupun data ganda.
“Kami menemukan ada data ganda di lapangan. Karena itu verifikasi sangat penting agar bantuan tepat sasaran,” tegasnya.
Data Satgas PRR pada 13 April 2026 mencatat penyaluran bantuan sosial dari Kementerian Sosial berupa bantuan jaminan hidup, isi hunian, serta stimulan ekonomi terus disalurkan secara luas di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Di Provinsi Aceh, penyaluran bantuan menjangkau berbagai kabupaten/kota dengan nilai signifikan.
