jpnn.com, JAKARTA - Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyiapkan strategi di 2026 untuk menjaga stabilitas harga pangan melalui penguatan pemantauan harga, intervensi pasar, serta pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) secara terintegrasi.
Direktur Penganekaragaman Konsumsi Pangan Bapanas Rinna Syawal mengatakan, upaya menjaga stabilitas harga pangan pada 2025 menjadi modal strategis untuk memperkuat kebijakan stabilisasi pada 2026.
"Langkah ini menjadi kelanjutan dari capaian pengendalian inflasi pangan sepanjang tahun 2025 yang relatif terkendali," kata dia dikutip Selasa (13/1).
Pemerintah akan melanjutkan berbagai instrumen utama, mulai dari penyaluran SPHP beras dan jagung, bantuan pangan, Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP), Gerakan Pangan Murah (GPM), hingga penguatan Panel Harga Pangan dengan cakupan komoditas yang lebih luas.
“Pada tahun 2026, pemantauan harga akan kami perkuat melalui lebih dari seribu enumerator di seluruh Indonesia, dengan penambahan komoditas seperti beras lokal, beras medium non-SPHP, daging kerbau beku dan segar agar kebijakan yang diambil semakin presisi dan responsif,” jelas Rinna.
Dari sisi intervensi pasar, penyaluran Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras sepanjang tahun 2025 telah mencapai 802,9 ribu ton. Program SPHP beras ini masih berlanjut hingga 31 Januari 2026 melalui skema Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA).
Selain itu, SPHP jagung pada tahun 2025 telah terealisasi sebanyak 51.211 ton, dan pada tahun 2026 ditargetkan meningkat menjadi 500 ribu ton untuk mendukung peternak mandiri layer.
Bantuan pangan juga tetap menjadi instrumen perlindungan sosial.
