jpnn.com, BANDUNG - Sorotan publik terhadap besarnya tunjangan perumahan yang diterima pimpinan dan anggota DPRD Jawa Barat akhirnya direspons.
DPRD Jabar menegaskan siap untuk mengevaluasi terkait besaran tunjangan tersebut.
Wakil Ketua DPRD Jabar MQ Iswara mengatakan, pimpinan dewan telah melakukan rapat bersama seluruh ketua fraksi.
Hasilnya, disepakati jika tunjangan perumahan yang selama ini mereka terima akan dievaluasi.
“Setelah tadi kami rapat pimpinan, ada ketua fraksi dari 9 fraksi, kami membahas dan mencermati terkait dengan desakan yang disampaikan masyarakat terkait dengan tunjangan perumahan yang diterima DPRD Jabar," kata Iswara saat memberi keterangan pers, Selasa (9/9/2025).
"Setelah tadi membahas, pimpinan dengan seluruh ketua fraksi, kami sepakat dan kami siap tunjangan perumahan yang selama ini kami terima, untuk dievaluasi," sambungnya.
Ia menambahkan mekanisme evaluasi tunjangan perumahan bukan kewenangan DPRD Jabar semata, melainkan ditangani oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
"Dan karena tunjangan perumahan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari DPRD Jabar, evaluasinya akan dilakukan oleh Kemendagri, kami siap untuk itu. Sekali lagi kami siap mengevaluasi dan siap dievaluasi terkait tunjangan perumahan yang selama ini kami terima," tegas Iswara
