jpnn.com - JAKARTA - Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri (BSKDN Kemendagri) Yusharto Huntoyungo menekankan mengenai pentingnya perbaikan tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai bagian dari penguatan kinerja pemerintah daerah.
Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo mengatakan hal tersebut dalam kegiatan “Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Lingkungan BSKDN dalam Rangka Membina BUMD yang Bertujuan untuk Mewujudkan Penguatan Ekonomi Daerah”.
Dalam sambutanya, Yusharto menekankan, tata kelola yang unggul tidak hanya berbasis regulasi, tetapi juga pada kemampuan daerah dalam membaca kondisi riil BUMD secara objektif dan menyeluruh.
Salah satu pendekatan yang diapresiasi oleh BSKDN ialah langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang menerapkan praktik diagnostik terhadap seluruh BUMD yang ada.
Menurutnya, diagnostik terhadap BUMD merupakan langkah penting guna memperkuat fondasi tata kelola yang sehat dan adaptif.
"Ini adalah upaya konkret yang bisa menjadi rujukan kita bersama,” Ungkap Yusharto di Command Centre BSKDN pada Selasa 22 Juli 2025.
Dalam kesempatan tersebut, Yusharto juga menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi BUMD di sejumlah daerah.
Mulai dari lemahnya tata kelola perusahaan, minimnya pengawasan internal, kurangnya pembinaan dari pemerintah, hingga rendahnya tingkat kepatuhan terhadap regulasi.
