jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Noudy R.P. Tendean menyampaikan kemiskinan ekstrem bukan sekadar persoalan angka statistik.
Namun, persoalan mendasar yang berkaitan dengan martabat manusia, keadilan sosial, serta keberlanjutan pembangunan nasional.
Hal itu diungkapkan Noudy saat mewakili Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo saat Forum Diskusi Aktual dengan tema penguatan peran Kemendagri dalam pengentasan dan penghapusan kemiskinan ekstrem baru-baru ini.
“Maka dari itu, penanganannya memerlukan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif,” ungkap Noudy dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (14/4).
Dia menjelaskan pemerintah telah menetapkan penghapusan kemiskinan ekstrem sebagai agenda prioritas nasional yang membutuhkan kerja sama lintas sektor, lintas level pemerintahan, serta lintas aktor pembangunan.
Dalam konteks tersebut, Kemendagri memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara kebijakan nasional dan implementasinya di daerah melalui fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Melalui peran tersebut, diharapkan setiap kebijakan membawa dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat," ungkap Noudy.
Dirinya juga menegaskan komitmen penghapusan kemiskinan ekstrem bukan merupakan pekerjaan satu institusi semata dan juga bukan agenda jangka pendek.
