jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengaku pemerintah telah mencairkan dana darurat dengan total sebesar Rp 268 miliar kepada tiga provinsi dan 52 kabupaten/kota terdampak bencana.
Purbaya mengaku kesiapan dan percepatan penyaluran anggaran negara sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto.
“Kami sudah melakukan percepatan penyaluran dana darurat, ini perintah Presiden. Total dananya Rp 268 miliar yang 3 provinsi 52 kabupaten kota yang terdampak, yang ini program Presiden Rp 4 miliar per kabupaten kota dan Rp 20 miliar per provinsi itu sudah dicairkan semua,” ujar Purbaya dikutip Rabu (31/12).
Purbaya mengungkapkan BNPB telah mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 1,4 triliun pada 18 Desember, termasuk Rp 650 miliar untuk penanganan bencana di Sumatera. Hingga saat ini, dana siap pakai yang masih tersedia mencapai Rp 1,51 triliun.
“Sekarang masih ada sisa dana siap pakai Rp1,51 triliun. Jadi kalau hari ini atau besok BNPB mengejar proses administrasinya, besok bisa cair. Uangnya ada, tinggal dipercepat,” katanya.
Purbaya Yudhi Sadewa juga memastikan dukungan anggaran untuk pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) bagi penyintas bencana di Sumatra.
"Huntara dan Huntap yang sudah dibangun tahun ini bisa langsung di-charge ke kami lewat BNPB. Dananya masih ada Rp 1,51 triliun, jadi kalau bisa dipercepat, silakan dipercepat," ujar Purbaya.
Sebagai informasi, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan, anggaran penanganan bencana, termasuk untuk pemulihan pasca-bencana di Sumatera, telah tersedia dan mencukupi sehingga tidak perlu mengalihkan dana Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
