Dari Senayan ke Slipi: Ketika Aksi Aspirasi Berubah Menjadi Perusakan

KabarJakarta.com – Suasana di sekitar kawasan Senayan, Jakarta, berubah tegang pada Kamis (27/8) malam. Aksi penyampaian aspirasi yang sebelumnya berlangsung tertib berakhir dengan kericuhan setelah kelompok massa lain datang dan melakukan tindakan yang disebut polisi sebagai perusakan serta pembakaran.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto mengungkapkan, massa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) yang menyampaikan aspirasi di depan Gedung DPR/MPR RI telah membubarkan diri secara tertib pada sore hari. Massa tersebut sebelumnya telah bertemu dengan perwakilan DPR.

Namun, kondisi berubah ketika kelompok massa lain berdatangan. Polisi menyebut sebagian dari mereka tidak lagi melakukan aksi penyampaian pendapat, tetapi justru melakukan tindakan yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Aksi penyampaian aspirasi awal dari massa AMPB Pati sebenarnya sudah selesai pada sore hari, dan mereka telah membubarkan diri secara tertib, setelah bertemu perwakilan DPR. Namun, kemudian datang sekelompok massa lain yang memicu kericuhan, dengan mencoba membakar dan mendorong pagar utama,” kata Budi di Jakarta, Jumat (28/8).

Menurut Budi, polisi telah memberikan sejumlah peringatan agar massa tidak melakukan tindakan yang dapat mengganggu ketertiban. Namun, situasi semakin memanas ketika sebagian massa bertahan di sekitar kompleks parlemen.

Polisi kemudian meningkatkan langkah pengamanan secara bertahap. Pendekatan awal dilakukan dengan cara persuasif sebelum petugas mengambil tindakan pembubaran terhadap massa yang dinilai semakin anarkis.

“Polri telah memberikan peringatan agar tetap menjaga ketertiban, dan tidak melakukan tindakan-tindakan berupa perusakan,” ujar Budi.

Sekitar pukul 19.00 WIB, petugas menggunakan armada water cannon untuk membubarkan massa yang masih bertahan. Langkah tersebut, kata Budi, dilakukan secara terukur setelah tindakan massa dinilai semakin mengarah pada perusakan fasilitas umum.

“Situasi di sekitar DPR/MPR RI mengalami eskalasi pada sore hingga malam hari. Petugas kemudian melakukan upaya pembubaran terukur (soft approach) menggunakan armada water cannon terhadap massa yang masih bertahan lalu merusak fasilitas umum,” katanya.

Budi menegaskan, penyampaian pendapat merupakan bagian dari hak masyarakat. Namun, kebebasan tersebut tetap memiliki batas, terutama ketika aksi berubah menjadi kekerasan dan merusak fasilitas yang digunakan untuk kepentingan publik.

“Tindakan perusakan fasilitas umum akan merusak keteraturan sosial dan berujung pada terganggunya pelayanan terhadap masyarakat luas,” ujarnya.

Dampak kericuhan tidak hanya terasa di sekitar Gedung DPR/MPR. Pergerakan massa juga membuat kawasan Slipi, Jakarta Barat, menjadi perhatian aparat keamanan.

Pos Lalu Lintas Slipi, Palmerah, dilaporkan mengalami kerusakan. Kaur Bin Ops Satlantas Polres Metro Jakarta Barat AKP Sudarmo membenarkan bangunan pos tersebut dirusak massa pada malam kejadian.

“Ya seperti yang dilihat, ini pos kami, Pos Lalu Lintas Slipi. Baik yang di tengah maupun yang di pinggir, dirusak massa,” kata Sudarmo kepada wartawan di Jakarta, Jumat (28/8).

Kerusakan terutama terjadi pada bagian bangunan. Sementara sejumlah sarana yang berada di dalam pos masih dalam kondisi baik.

“Kalau yang dirusak sementara hanya bangunan saja. Kebetulan ini pos tetap. Tapi untuk sarana di dalam ada AC, ada kaca dan lain sebagainya. Itu saja yang dirusak,” papar Sudarmo.

Perusakan Pos Lalu Lintas Slipi bukan pertama kali terjadi. Sudarmo menyebut kejadian serupa pernah berlangsung pada 2025. Dengan demikian, insiden kali ini menjadi perusakan kedua terhadap pos tersebut.

“Tahun 2025 sama juga kejadiannya. Ini dirusak juga. Ini yang kedua kali,” ujarnya.

Meski kondisi kawasan tersebut kini kembali kondusif, aparat tetap melakukan penjagaan. Sekitar 5 (lima) personel tambahan dari Ditlantas Polda Metro Jaya disiagakan di sekitar pos.

“Untuk petugas tambahan, kita dapat BKO dari Ditlantas Polda Metro Jaya. Ada kurang lebih 5 orang di sini,” kata Sudarmo.

Slipi dipandang sebagai salah satu titik yang perlu mendapat perhatian karena menjadi jalur pergerakan massa dari kawasan Gedung DPR/MPR ketika massa terdorong mundur.

“Sampai saat ini, yang perlu diwaspadai, ya wilayah Jakbar, khususnya Slipi. Ini kan, imbas dari pendorongan massa yang dari gedung di DPR/MPR. Titik yang perlu diwaspadai, Slipi saja,” tutur Sudarmo.

Rangkaian kejadian tersebut menunjukkan bagaimana aksi yang bermula sebagai penyampaian aspirasi dapat berubah ketika muncul tindakan perusakan. Bagi masyarakat yang menggunakan fasilitas umum, dampaknya bukan sekadar kerusakan bangunan, tetapi juga potensi terganggunya aktivitas dan pelayanan publik.

Polisi pun kembali menegaskan bahwa pengamanan dilakukan secara bertahap dengan tetap mempertimbangkan kepentingan masyarakat. Di sisi lain, aparat meminta peserta aksi untuk menjaga ketertiban agar penyampaian aspirasi tidak berubah menjadi kerusuhan yang merugikan banyak pihak.