jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengungkapkan urgensi kampus untuk selalu menjadi bagian dalam kebijakan publik agar kebijakan pemerintah tepat sasaran dan bermanfaat untuk rakyat.
Hal itu disampaikan langsung oleh Eddy Soeparno di hadapan Guru Besar, Dosen dan Civitas Academica UGM dalam Seminar Nasional di Universitas Gadjah Mada (UGM).
“Keterlibatan kampus dalam kebijakan ini penting karena rekomendasi yang disampaikan berbasis riset dan data yang ilmiah,” kata Eddy.
Waketum partai PAN itu menjelaskan kebijakan yang berbasis data ilmiah atau data driven tentu akan lebih tepat sasaran memberi manfaat untuk mereka yang membutuhkan, khususnya kelompok miskin dan tidak mampu.
Doktor Ilmu Politik UI ini menjelaskan, salah satu urgensi kebijakan berbasis data yang akurat adalah subsisi LPG 3kg yang saat ini masih banyak diakses oleh kalangan yang mampu.
“Mulai dari Cafe, Restoran, orang-orang kaya, hingga artis memakai gas LPG 3kg. Ini salah sasaran karena LPG 3kg seharusnya hanya digunakan oleh UMKM dan saudara-saudara kita yang tidak mampu. Saat ini pemerintah terus berupaya membenahi subsidi ini dan karena itu MPR mendorong keterlibatan kampus dalam memastikan subsidi ini tepat sasaran dengan berbasis data ilmiah,” lanjutnya.
Dia juga mendorong kampus untuk berperan lebih banyak dalam kebijakan transisi menuju energi terbarukan.
“Penting agar inovasi-inovasi bidang energi terbarukan yang dihasilkan kampus diperluas skalanya menjadi level kebijakan,”
