bali.jpnn.com, JAKARTA - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menggelar diskusi bersama Fraksi NasDem DPR RI untuk menjaring masukan terkait perancangan Undang-Undang Hak Cipta (UU HC).
Forum ini menegaskan pentingnya pelindungan hak cipta di era digital serta komitmen DPR dan pemerintah untuk menyelaraskan kepentingan pencipta dengan kebutuhan publik.
Direktur Jenderal KI Razilu menyatakan bahwa DJKI terus membuka ruang dialog agar rancangan revisi UU Hak Cipta dapat menjawab tantangan distribusi digital, monetisasi konten, dan pencegahan pembajakan.
DJKI juga menyoroti platform digital yang wajib bertanggung jawab mencegah peredaran konten ilegal dan menyerahkan metadata secara transparan untuk memastikan hak pencipta terlindungi.
“Kami menjaring masukan untuk perancangan UU HC,” ujar Dirjen KI, Senin (22/9) kemarin.
Anggota Fraksi NasDem DPR RI Willy Aditya menekankan pentingnya mencari titik temu antara perlindungan hak cipta dan fungsi sosial kebudayaan.
Menurut Willy Aditya, negara perlu mencari benang merah semata-mata bukan untuk memenuhi kebutuhan pencipta, tetapi juga kepentingan publik.
“Kesenian juga punya fungsi mendidik sampai identitas nasional.
