jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia (RI) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) mendorong pemda memahami Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2026.
Hal itu direalisasikan lewat diseminasi yangi berlangsung di Hotel Grand Mercure Harmoni, Jakarta, Jumat (19/9) dan disiarkan daring melalui kanal Youtobe Ditjen Bina Keuda.
Pada kesempatan tersebut Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Rikie mengapresiasi semua pihak atas terselenggaranya acara strategis ini.
Rikie menjelaskan bahwa kegiatan diseminasii merupakan bagian penting dari proses penyamaan persepsi terkait regulasi, khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Sebab, pedoman ini menjadi rujukan utama bagi seluruh pemerintah daerah dalam menyusun dokumen APBD secara tepat waktu, transparan, akuntabel, serta sesuai dengan arah kebijakan nasional.
“Oleh karena itu, kegiatan diseminasi ini menjadi sangat strategis, agar aturan yang kita hasilkan benar-benar operasional, sinkron, dan aplikatif di daerah,” jelas Rikie.
Lebih lanjut Rikie menyebutkan point-point penting harus diperhatikan pemerintah daerah (Pemda) dalam menyusun APBD TA 2026.
Adapun point-point tersebut, antara lain pertama sinkronisasi dengan arah kebijakan fiskal nasional. Kedua, penguatan kualitas belanja daerah, dengan memprioritaskan belanja pokok daripada belanja penunjang, yang bertujuan memberikan dampak nyata bagi peningkatan pelayanan publik.
