jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie OFP dari Fraksi PDI Perjuangan meminta pertanggungjawaban atas pelaksanaan RPJMN 2020-2024 yang menggunakan anggaran lebih dari Rp14.000 triliun. Hal ini disampaikan dalam rapat Badan Anggaran DPR dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani di Gedung DPR, Jakarta.
"APBN 2024 ini adalah APBN terakhir dari RPJMN 2020-2024. Ibu Menteri mengatakan APBN bukan saja janji tetapi juga pertanggungjawaban. Pertanyaannya, pertanggungjawaban RPJMN-nya mana?" kata Dolfie dalam rapat tersebut, Selasa (15/7).
Anggota Fraksi PDI Perjuangan ini menekankan pentingnya laporan capaian tujuh program prioritas RPJMN.
"Ada tujuh program prioritas saat itu dengan indikator dan sasaran tertentu. Kami perlu tahu capaiannya seperti apa sebagai bahan evaluasi," ujarnya.
Dolfie menyatakan setuju dengan pernyataan Menkeu bahwa APBN merupakan bentuk pertanggungjawaban.
"Yang kita belum lihat adalah pertanggungjawaban RPJMN 2020-2024. Anggaran yang disediakan lebih dari Rp14 ribu triliun, mohon dilampirkan pada pembahasan di timus," pungkasnya.
Permintaan ini disampaikan menyusul berakhirnya periode RPJMN 2020-2024 dan sebagai evaluasi kinerja pemerintah dalam mengelola anggaran negara selama lima tahun terakhir. Rapat tersebut menjadi momentum penting bagi DPR untuk meminta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBN. (tan/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
