jpnn.com, KLUNGKUNG - Ketua DPRD Klungkung Anak Agung Gde Anom menyatakan bahwa capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih Pemerintah Kabupaten Klungkung selama 11 tahun berturut-turut harus menjadi landasan untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah.
Menurutnya, keberhasilan mempertahankan opini WTP tidak hanya menunjukkan tertib administrasi keuangan, tetapi juga mencerminkan komitmen seluruh pihak dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran daerah.
Gung Anom mengatakan DPRD memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap program yang dibiayai melalui APBD berjalan sesuai aturan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Karena itu, DPRD akan terus mengoptimalkan fungsi pengawasan dan penganggaran guna menjaga kualitas perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban keuangan daerah.
"Opini WTP adalah capaian penting, tetapi bukan tujuan akhir. WTP harus menjadi dasar untuk memperkuat pengawasan agar setiap rupiah anggaran daerah digunakan secara tepat sasaran, tertib administrasi, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," ujar Gung Anom.
Dia menilai konsistensi meraih opini WTP selama lebih dari satu dekade merupakan hasil kerja keras yang membutuhkan disiplin administrasi, penguatan sistem pengendalian internal, serta tindak lanjut yang serius terhadap rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Meski demikian, dia mengingatkan masih terdapat sejumlah aspek yang perlu terus dibenahi, termasuk pengelolaan aset daerah yang kerap menjadi perhatian dalam proses audit.
Untuk itu, DPRD Klungkung akan meningkatkan pengawasan melalui rapat kerja rutin dengan organisasi perangkat daerah, evaluasi realisasi anggaran, serta pemantauan terhadap pelaksanaan program-program prioritas.
