jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Badan Kepegawaian Negara (BKN) kembali mengingatkan instansi di pemerintah daerah (pemda) untuk segera mengusulkan pengangkatan PPPK Paruh Waktu untuk honorer yang memenuhi persyaratan.
Bukan hanya mengenai pengangkatan PPPK Paruh Waktu, BKN juga mendorong pemda yang belum memproses pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) untuk penerbitan NIP PPPK hasil seleksi tahap 2, untuk gerak cepat.
Wakil Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto menekankan pentingnya peran aktif seluruh instansi pemerintah agar rangkaian proses pengusulan dan penetapan NI PPPK baik tahap 1 dan 2 dapat selesai sesuai waktu yang ditentukan.
“Kami meminta seluruh instansi tidak menunda pengisian DRH, dan segera melakukan proses verifikasi agar NI PPPK Tahap II dapat segera diterbitkan secara tepat waktu,” ujar Haryomo pada forum BKN Menyapa bersama seluruh pengelola kepegawaian instansi secara daring pada Jumat (1/8).
Dikutip dari keterangan resmi Humas BKN, pada kesempatan tersebut Haryomo mengingatkan agar instansi segera mengusulkan kebutuhan PPPK Paruh Waktu melalui platform SIASN pada layanan Perencanaan Kebutuhan.
Dalam pengusulan tersebut, instansi wajib melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang telah ditandatangani secara digital (DS TTE) oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) instansi.
Mekanisme ini menjadi bentuk akuntabilitas dan keseriusan instansi dalam memastikan bahwa pengusulan formasi PPPK sesuai dengan kebutuhan riil dan kapasitas anggaran yang tersedia.
Deputi BKN Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN Aris Windiyanto menambahkan bahwa hingga saat ini, keterisian formasi PPPK penuh waktu hasil seleksi tahap 1 dan 2 telah mencapai 878.627 formasi, atau sekitar 87,1% dari total formasi penuh waktu yang tersedia, yakni sebanyak 1.008.337 formasi.
