jpnn.com - KOLONODALE - Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah, melakukan penataan kembali penempatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahap I dan II. Hal itu dilakukan sebagai bentuk evaluasi menyeluruh terhadap penempatan PPPK.
"Penataan dilakukan sebagai upaya optimalisasi kinerja pegawai dalam menyelenggarakan pelayanan publik," kata Bupati Morowali Utara Delis J Hehi di Kolonodale, Rabu (7/1).
Delis menjelaskan kebijakan itu dimaksudkan untuk melihat kembali hasil penempatan PPPK tahap I dan tahap II berdasarkan hasil pemetaan dan analisis jabatan (Anjab) beban kerja setiap organisasi perangkat daerah (OPD).
Berdasarkan formasi penerimaan PPPK saat itu, banyak OPD yang kini kelebihan pegawai, ada pula yang sangat kekurangan. Hal tersebut perlu diatur supaya jumlah pegawai di masing-masing OPD terdistribusi secara merata.
"Kalau kelebihan pegawai tentu berpengaruh terhadap kinerja, lalu kekurangan pegawai juga berpengaruh terhadap pelayanan, maka perlu adanya keseimbangan pegawai di masing-masing instansi," ungkap Delis.
Dia mengatakan dari pertemuan yang dilakukannya bersama Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Morowali Utara, ditemukan banyak Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tidak efektif dalam pelayanan pendidikan, karena tenaga pendidik lulus dan ditempatkan di instansi lain.
"Maka perlu evaluasi secara menyeluruh. Pelayanan publik di berbagai bidang harus terlaksana optimal, sehingga pemerataan distribusi pegawai dipandang perlu," katanya.
Delis mengatakan pada 2025 lalu, Morowali Utara merupakan salah satu kabupaten di Sulawesi Tengah, yang membuka penerimaan PPPK dengan jumlah yang cukup besar, yakni 3.047.
