jateng.jpnn.com, SEMARANG - Seluruh jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Jawa Tengah (Jateng) bersama kabupaten dan kota menggelar rapat khusus untuk menyikapi situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (siskamtibmas) setelah terjadinya aksi unjuk rasa yang berujung anarkis di sejumlah daerah.
Rapat yang berlangsung secara daring pada Minggu (31/8) tersebut menyoroti dampak kerusuhan yang mengakibatkan kerusakan fasilitas umum, pembakaran gedung DPRD, kendaraan dinas maupun milik warga, hingga gangguan keamanan di beberapa wilayah.
Gubernur Jateng Ahmad Luthfi menyebut demonstrasi merupakan hak warga negara. Namun, pelaksanaannya harus sesuai aturan hukum dan tidak boleh mengganggu ketertiban umum.
Dia menekankan pentingnya penguatan sistem pengamanan, deteksi dini, serta dialog intensif dengan masyarakat untuk mencegah eskalasi konflik.
“Unjuk rasa sah menurut hukum, tetapi jangan sampai melanggar aturan dan merugikan kepentingan publik,” ujarnya.
Ketua DPRD Jateng Sumanto meminta seluruh anggota dewan turun langsung ke masyarakat untuk memperkuat komunikasi, mendengar aspirasi, serta mencegah penyebaran hoaks yang dapat memperkeruh keadaan.
Menurutnya, stabilitas keamanan sangat dibutuhkan agar program pembangunan tetap berjalan lancar.
Kapolda Jateng Irjen Pol Ribut Hari Wibowo menyebut keamanan adalah tanggung jawab bersama.
