jatim.jpnn.com, KEDIRI - Pemerintah Kabupaten Kediri memastikan penanganan kerusakan gedung perkantoran pascaaksi pembakaran akhir Agustus 2025 akan ditangani langsung oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
Direktorat Jenderal Cipta Karya melalui Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Jawa Timur telah menuntaskan asesmen kondisi tiga bangunan utama, yakni Kantor Sekretariat Daerah, Kantor DPRD, serta Gedung Kantor Bupati Kediri.
Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana menjelaskan hasil kajian menunjukkan Kantor DPRD mengalami kerusakan terparah sehingga tidak memungkinkan untuk dipertahankan. Bangunan tersebut akan dirobohkan dan diganti dengan gedung baru.
“Kementerian PU memutuskan untuk meratakan, otomatis akan ada penghapusan aset di pemerintah daerah. Setelah itu baru dibangun ulang. Soal teknisnya, tentu akan kami diskusikan dengan pimpinan DPRD,” ujar Mas Dhito seusai mendampingi Menteri PU Dody Hanggodo meninjau lokasi, Minggu (14/9).
Dia menambahkan lokasi pembangunan Kantor DPRD yang baru masih dalam pembahasan. Opsi yang dipertimbangkan adalah tetap berada di kompleks Kantor Bupati atau dipindahkan ke lokasi lain, dengan keputusan akhir berada di tangan pimpinan DPRD.
Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan pihaknya menjalankan instruksi Presiden Prabowo Subianto agar segera memperbaiki fasilitas umum yang terdampak kerusuhan.
Menurutnya, perbaikan dilakukan penuh oleh kementerian agar pelayanan pemerintahan kembali normal secepatnya.
“Kami akan kerjakan secara menyeluruh. Untuk Kantor DPRD memang harus dibangun ulang dari nol, sementara bangunan lain direhabilitasi sesuai tingkat kerusakan. Kalau masih bisa direhab, kami lakukan rehab, tapi kalau tidak, maka akan diratakan,” jelas Dody.
