jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah organisasi masyarakat sipil mengecam tindakan represif dan penggunaan kekerasan yang dilakukan aparat TNI terhadap pengunjuk rasa di Aceh Utara. Aksi masyarakat tersebut menyuarakan protes terkait penanganan bencana.
Dalam pernyataan pers yang dikeluarkan pada Kamis (25/12), koalisi yang terdiri dari Centra Initiative, DeJure, PBHI, IMPARSIAL, Raksha Initiatives, HRWG, dan Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) menyatakan tindakan TNI tersebut bertentangan dengan tugas pokoknya.
"Koalisi Masyarakat Sipil mengecam tindakan represif dan penggunaan kekerasan yang dilakukan oleh aparat TNI di Aceh Utara kepada masyarakat yang menyampaikan pendapat di muka umum terkait dengan penanganan bencana," bunyi pernyataan tersebut, yang juga ditandatangani oleh Ketua PBHI, Julius Ibrani.
Koalisi menilai pengerahan pasukan untuk menghalau unjuk rasa justru melanggar undang-undang. "Unjuk rasa atau penyampaian pendapat di muka umum adalah hak konstitusional warga negara dan dijamin oleh Konstitusi. Apalagi, unjuk rasa merupakan ekspresi sipil yang sah dalam ruang demokrasi," tegas pernyataan itu.
Lebih lanjut, koalisi menyoroti dampak psikologis aksi represif tersebut. "Tindakan represif TNI kepada masyarakat Aceh justru membuka trauma lama 32 tahun konflik bersenjata di Aceh," tulis mereka.
Koalisi mendesak agar penanganan unjuk rasa diserahkan kepada kepolisian dan diselesaikan secara dialogis. "Kalau pun ada tindakan yang dianggap melanggar hukum atau terindikasi pidana, seharusnya menjadi wewenang kepolisian untuk menindaknya," jelas pernyataan itu.
Dalam penutup, koalisi mendesak pemerintah dan DPR untuk memerintahkan Panglima TNI bertindak tegas terhadap oknum yang melanggar. Mereka juga mendesak pemerintah untuk lebih fokus memulihkan hak-hak korban bencana di Aceh. (tan/jpnn)
