jpnn.com, JAKARTA - Pemerataan pembangunan infrastruktur, khususnya di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, tidak hanya dipandang sebagai upaya membuka isolasi fisik, tetapi juga manifestasi kehadiran negara dalam menjaga kedaulatan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Isu krusial tersebut menjadi pokok bahasan utama dalam pertemuan antara Dewan Pimpinan Pusat Generasi Muda Pembaharu Indonesia (GEMPAR Indonesia) dan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), di Kantor Kemenko Infra di Jakarta.
”Pembangunan di daerah 3T bukan sekadar soal menghadirkan sarana dan prasarana, melainkan soal kehadiran negara. Rakyat di perbatasan dan pulau terluar harus merasakan bahwa negara hadir melayani mereka sama baiknya dengan yang di Jawa. Ini adalah fondasi untuk menuju Indonesia Maju,” ujar Ketua Umum GEMPAR Indonesia, Yohanes Sirait, dalam siaran persnya, Kamis (29/1).
Secara khusus, Yohanes menyampaikan aspirasi agar pemerintah menempatkan Kawasan Timur Indonesia (KTI) sebagai prioritas utama dalam peta jalan infrastruktur nasional. Menurut Yohanes, disparitas infrastruktur antara wilayah barat dan timur masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan untuk menekan biaya logistik dan meningkatkan daya saing nasional.
Permintaan GEMPAR Indonesia ini relevan dengan tantangan geografis dan ekonomi yang dihadapi Indonesia. Ketimpangan biaya logistik antara wilayah barat dan timur masih cukup lebar, biaya logistik nasional yang masih berada di kisaran 14 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), meski telah turun dari tahun-tahun sebelumnya, masih menjadi tantangan efisiensi ekonomi, terutama di wilayah kepulauan seperti Maluku dan Papua.
"Jadi Pak Menko, ini permohonan kader kami di Kawasan Timur, kiranya menjadi perhatian pemerintah pusat," ujar Yohanes.
Menanggapi aspirasi tersebut, Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono memberikan apresiasi atas kepedulian generasi muda terhadap isu-isu strategis kewilayahan. AHY menegaskan bahwa poin-poin yang disampaikan GEMPAR Indonesia selaras dengan visi pemerintahan saat ini.
”Pemerintah memberi perhatian khusus pada aspek pemerataan. Ini bukan hanya janji, melainkan mandat yang selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Asta Cita, yakni membangun dari desa dan dari pinggiran untuk pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan,” kata AHY.
