kalsel.jpnn.com, BANJARMASIN - Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) H Muhidin meminta masyarakat agar aktif dalam melakukan pengawasan terhadap pelayanan publik mulai dari tingkat desa.
Dia menyampaikan peningkatan tiada henti dalam sektor pelayanan publik dan harus terus dilakukan.
Pelayanan publik harus menumbuhkan kesadaran untuk memperbaiki, memberikan pelayanan tanpa adanya diskriminasi, dan memperhatikan standar pelayanan yang sudah ditetapkan.
Dia melanjutkan, tantangan maladministrasi dalam pelayanan publik masih tinggi, oleh karena itu, diperlukan gerakan kolektif dari desa dan harus bebas maladministrasi.
Desa merupakan ujung tombak pelayanan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, jika desa kuat, maka provinsi akan kuat.
Pemerintah Provinsi Kalsel berkomitmen untuk mendorong adanya pendidikan dan pelatihan terhadap aparatur desa, pengawasan dana desa dan pelayanan publik di desa, selain itu, gubernur mengimbau masyarakat aktif mengawasi pelayanan publik.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Ombudsman RI dan Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan atas sinergi yang terbangun selama ini dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan”, ujar dia.
Sementara itu Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan Hadi Rahman menetapkan Desa Awang Bangkal Barat sebagai Desa Anti Maladministrasi serta mencanangkan 20 Desa di Kabupaten Banjar sebagai Desa Anti Maladministrasi.
