jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan akan melaporkan organisasi masyarakat (Ormas) bergaya preman yang mengganggu operasional pabrik dan investasi di sejumlah kawasan industri.
Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan menyatakan pihaknya akan membuat laporan ke Polri untuk ditindaklanjuti.
“Ini tidak bisa dibiarkan. Kami akan berkoordinasi dengan Polri. Masalah ini harus menjadi perhatian semua pihak,” kata Immanuel Ebenezer Gerungan di Jakarta, Kamis (13/2).
Dia menjelaskan jika pabrik terganggu, terlebih berujung pada rencana investasi yang gagal hanya karena pertimbangan ulah preman, tentu menghambat penyerapan tenaga kerja.
“Kalau lapangan kerja gagal tercipta, kan, kita semua yang rugi,” jelas pria yang akrab disapa Noel itu.
Noel mengatakan dengan adanya pengakuan beberapa pihak, kebeneran soal preman tersebut tidak bisa dibantah lagi dan Polri harus segera bertindak mencari solusi.
“Saya akan menemui Kapolri, secara khusus membicararakan masalah ini. Saya yakin Polri akan memberi respons yang bisa menyelesaikan keluhan kawan-kawan pabrik di kawasan industri. Ini soal nasib bangsa,” katanya.
Noel juga menegaskan, negara harus hadir di tengah-tengah kawasan industri, yaitu berupa keamanan berinvestasi.
