jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Bambang Patijaya menyampaikan harapan terkait proses fit and proper test calon anggota Komite BPH Migas.
Menurut dia, calon anggota Komite BPH Migas harus mampu menghasilkan figur-figur visioner dan progresif yang memiliki komitmen kuat terhadap ketahanan energi nasional, modernisasi tata kelola migas, dan transparansi pengawasan distribusi BBM bersubsidi di seluruh Indonesia.
Menurut Bambang, Indonesia menghadapi tantangan besar di sektor energi. Di satu sisi, ketergantungan terhadap energi fosil masih tinggi, sementara di sisi lain pemerintah tengah mendorong transisi menuju energi baru terbarukan (EBT) serta menghadapi fluktuasi harga minyak dunia yang memengaruhi stabilitas pasokan energi.
Kondisi ini menuntut BPH Migas untuk benar-benar menjalankan fungsi pengawasan distribusi BBM, terutama yang bersubsidi agar penyalurannya tepat sasaran dan mendukung ketahanan energi nasional.
“Ke depan, BPH Migas tidak bisa bekerja dengan pola lama. Diperlukan transformasi digital yang menyeluruh. Aplikasi XStar, integrasi big data, penggunaan IoT, dan sistem pengawasan real-time harus menjadi prioritas utama agar distribusi BBM bersubsidi lebih tepat sasaran, efisien, dan bebas dari penyalahgunaan,” tegas Bambang di Senayan, Jakarta, Senin (8/9/2025).
Bambang juga menekankan pentingnya keterbukaan data distribusi BBM bersubsidi. Menurutnya, integrasi data antara BPH Migas, Kementerian ESDM, Pertamina, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum perlu diwujudkan dalam bentuk dashboard digital publik yang memungkinkan masyarakat ikut mengawasi penyaluran energi secara transparan dan akuntabel.
“Kalau data penyaluran BBM bisa dipantau masyarakat secara real-time, penyimpangan akan semakin sulit terjadi. Ini langkah konkret untuk menciptakan tata kelola energi yang bersih dan berkeadilan,” ujar Bambang.
Selain itu, dia mendorong Komite BPH Migas yang baru untuk memperkuat sinergi lintas sektor. Kolaborasi erat antara BPH Migas, Kementerian ESDM, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum dinilai sangat penting untuk memastikan tidak ada celah penyalahgunaan di lapangan serta menjamin energi bersubsidi benar-benar sampai ke masyarakat yang berhak.
