jpnn.com, JAKARTA - Pengamat hukum dan pembangunan Hardjuno Wiwoho menilai reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto, termasuk pencopotan Menko Polkam Budi Gunawan harus dipandang sebagai evaluasi menyeluruh atas tata kelola politik, hukum, dan ekonomi nasional.
“Pergantian Menko Polkam ini bukan sekadar soal siapa yang menduduki jabatan, melainkan bagaimana koordinasi antarlembaga bisa lebih solid, transparan, dan akuntabel. Menko Polkam bukan sekadar jabatan politik, tetapi garda depan dalam memastikan stabilitas nasional berjalan dengan menjunjung tinggi kepentingan rakyat,” tegas Hardjuno Wiwoho, Senin (8/9).
Dia menekankan reshuffle ini menjadi sinyal adanya persoalan serius dalam koordinasi politik dan keamanan.
Namun, menurutnya, pergantian pejabat tak boleh berhenti pada level kosmetik.
“Yang lebih penting adalah membangun sistem yang transparan sehingga praktik-praktik yang melemahkan demokrasi dan merugikan rakyat bisa dihentikan,” ujarnya.
Hardjuno juga menyinggung reshuffle di bidang ekonomi, khususnya posisi Sri Mulyani.
Dia mengkritik strategi anggaran berbasis defisit yang menurutnya telah membuat utang negara terus membengkak.
“Selama ini, dengan model defisit, pemerintah cenderung menutup kebutuhan belanja dengan utang. Akibatnya, bank-bank lebih nyaman menaruh dananya di instrumen seperti SBI atau SUN, ketimbang menyalurkannya langsung ke sektor riil. Rakyat hanya jadi penonton, sementara uang berputar di lingkaran finansial,” paparnya.
