jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan reformasi digulirkan sebagai koreksi atas sistem kekuasaan eksekutif yang terlalu sentralistik dan cenderung otoriter pada masa lalu.
Menurut Hasto, sebelum reformasi, kewenangan presiden sangat dominan sehingga seluruh kebijakan daerah, mulai dari gubernur hingga wali kota, berada dalam satu garis komando kekuasaan eksekutif.
“Reformasi itu yang disorot utama adalah otoritarianisme dari sistem eksekutif. Presiden memiliki kewenangan yang praktis tidak terbatas, sehingga kepala daerah semuanya berada dalam satu garis kebijakan presiden,” ujar Hasto di Surabaya, Sabtu (17/1).
Dia menjelaskan perubahan sistem politik pascareformasi juga menegaskan posisi partai politik sebagai peserta pemilu legislatif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.
“Peserta pemilu legislatif itu partai politik, bukan orang per orang. PDI Perjuangan konsisten dan taat pada konstitusi,” ucapnya.
Hasto menilai di berbagai negara, anggota parlemen harus dipersiapkan secara matang karena mereka merupakan representasi rakyat. Oleh sebab itu, kaderisasi menjadi hal mutlak, baik oleh partai politik maupun oleh negara.
“Anggota dewan itu harus memahami sejarah perjuangan bangsa, Pancasila, konstitusi sekaligus memiliki desain masa depan. Fungsi legislatif tidak cukup hanya bermodal popularitas,” katanya.
Dia menekankan anggota DPR RI memiliki fungsi legislasi, anggaran, pengawasan, dan representasi rakyat. Untuk menjalankan fungsi tersebut, dibutuhkan kemampuan ideologis dan teknokratis yang kuat.
