jpnn.com, JAKARTA - Utusan Khusus Sekjen PBB untuk Keselamatan Jalan, Jean Todt menilai Indonesia termasuk negara dengan tingkat kecelakaan fatal yang masih tinggi dan perlu memperkuat perencanaan serta konsistensi implementasi road safety.
Berdasarkan catatan PBB, sekitar 80% kecelakaan fatal melibatkan sepeda motor, dan dua pertiga korban meninggal diketahui tidak memiliki lisensi berkendara.
Dalam diskusi Road Safety Reflection 2025 & Action Agenda 2026 bersama RSA Indonesia, Jean mendorong Indonesia mengambil peran sebagai contoh global melalui peningkatan investasi keselamatan jalan, termasuk penguatan standar berkendara.
Langkah ini dinilai krusial untuk mendukung target UN Decade of Action for Road Safety, yakni menurunkan angka kematian dan cedera lalu lintas global hingga 50% pada 2030.
"Laka lantas sangat disayangkan, terutama yang melibatkan generasi muda. Kami melihat laka lantas menggerus hingga 3% PDB Indonesia setiap tahun, setara annual spending untuk healthcare. Padahal, dengan investasi terkait road safety minimal 0,1% dari PDB, setidaknya bisa menyelamatkan 10.000 nyawa," ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Yusuf Nugroho membenarkan laka lantas berdampak bagi perekonomian nasional, antara lain potensi penurunan kesejahteraan keluarga di Indonesia akibat kehilangan atau kelumpuhan kepala keluarga karena kecelakaan, serta hilangnya generasi produktif karena menjadi korban kecelakaan.
"Karena itu, Kemenhub juga menyusun rencana aksi nasional keselamatan jalan, sebagai salah satu implementasi turunan aturan keselamatan yang ada.
Rencananya dalam bentuk Peraturan Menteri dan draf kini sedang finalisasi dan diharmonisasikan dengan stakeholder terkait," jelasnya.
