jabar.jpnn.com, BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) resmi memperpanjang program pemutihan pajak kendaraan bermotor hingga 30 September 2025.
Keputusan ini disambut baik oleh berbagai pihak, termasuk Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Iwan Suryawan, yang menilai langkah ini sebagai bentuk nyata kepedulian pemerintah kepada masyarakat.
“Pemutihan pajak yang dilakukan pada dasarnya ingin memberikan kemudahan dan meringankan bagi objek pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor,” ujar Iwan Suryawan.
Program ini adalah solusi atas beban berat yang ditanggung oleh pemilik kendaraan yang menunggak pajak.
“Ketimbang objek pajak punya beban besar karena tunggakannya dan kecenderungan tidak membayar pajak yang berakibat pendapatan daerah menurun, lebih baik langkah pemutihan diambil,” jelasnya.
Menurutnya, pemutihan pajak bukan sekadar penghapusan denda, tetapi juga strategi untuk membangun budaya tertib pajak.
“Dengan adanya program ini, antusias masyarakat dalam membayar pajak bisa tumbuh, hingga ke depannya objek pajak menjadi disiplin dalam membayar pajak kendaraan bermotor,” tambahnya.
Program pemutihan yang diperpanjang ini juga berbeda dari periode sebelumnya. Jika sebelumnya hanya denda SWDKLLJ yang dihapus, kini pokok dan denda untuk tahun-tahun sebelumnya juga dibebaskan.
