jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Jamaludin Malik meminta pemerintah pusat dan daerah memperkuat tata kelola sampah dan sistem peringatan dini banjir nasional.
Peringatan BMKG tentang potensi musim hujan ekstrem 2025-2026 serta krisis sampah yang memperparah banjir di Bali harus direspons dengan kebijakan yang terukur, terintegrasi, dan berbasis teknologi.
“Banjir bukan semata fenomena alam. Krisis sampah yang tak terkelola di daerah wisata seperti Bali sudah memperparah dampaknya. Ini saatnya pemerintah membangun sistem peringatan dini yang canggih sekaligus membenahi tata kelola sampah secara nasional,” tegas Jamaludin Malik, Rabu (17/9/2025).
Berdasarkan data BMKG, puncak musim hujan akan terjadi dalam dua gelombang besar: November–Desember 2025 di Sumatera dan Kalimantan, serta Januari–Februari 2026 di Jawa, Sulawesi, Maluku, dan Papua.
Intensitas hujan ekstrem diperkirakan meningkat dengan potensi curah hujan setara satu bulan bisa turun hanya dalam satu hari.
Jamaludin menekankan kerugian akibat banjir tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga ekonomi dan sosial.
Di Bali, akumulasi sampah di sungai dan pantai sudah memicu kerusakan lingkungan, mengganggu pariwisata, bahkan menelan korban jiwa.
“Pemerintah harus mendorong integrasi data BMKG, BPBD, dan KLH untuk memperkuat early warning system. Di sisi lain, tata kelola sampah berbasis teknologi dan ekonomi sirkular perlu jadi prioritas APBN 2026, agar adaptasi perubahan iklim tidak hanya jargon, tetapi melindungi masyarakat dan perekonomian nasional,” kata legislator asal daerah pemilihan Jawa Tengah II itu.
