bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB menunjukkan komitmen kuat dalam memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai representasi Kementerian Hukum di daerah.
Hal itu disampaikan Kepala Kanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati saat Rapat Koordinasi Dalam Rangka Penguatan Peran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kanwil Kemenkum, Rabu kemarin (25/6).
Rapat tersebut dipimpin oleh Ronald Lumbuun selaku Kepala Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama Kemenkum.
Rapat koordinasi tersebut diikuti oleh tujuh Kantor Wilayah secara daring termasuk Kakanwil Kemenkum NTB yang hadir bersama Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum serta para pelaksana dari setiap Pokjanya.
Kakanwil I Gusti Putu Milawati menyoroti sejumlah isu penting seperti pengawasan partai politik, percepatan pelayanan pencatatan apostille.
Mila, sapaan akrabnya juga menyinggung urgensi memperluas program Peacemaker Justice Award (PJA) dan Pos Bantuan Hukum Desa (Posbankum) di wilayah.
“Kemenkum harus bisa menjadi mitra strategis pemerintah daerah.
Fungsi harmonisasi hukum daerah, pengawasan parpol, hingga layanan seperti apostille harus dikawal dengan cepat dan tepat,” ujar Mila.
.jpeg)
