bali.jpnn.com, DENPASAR - Kanwil Kemenkum Bali menyoroti pentingnya kepastian regulasi dalam pengembangan sistem kelistrikan modern berbasis Virtual Power Plant (VPP).
Langkah ini dinilai krusial agar inovasi energi tidak berbenturan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya di Bali yang memiliki kekhasan hukum adat.
Hal tersebut mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) Kajian Program VPP serta Perspektif Non-Teknis dalam Perencanaan Sistem Distribusi yang digelar di Bintang Bali Resort, Kuta, Rabu (14/1).
Kegiatan yang diinisiasi sebagai bagian dari kajian nasional ini bertujuan menghimpun masukan strategis dari berbagai aspek.
Hadir dalam kesempatan tersebut perwakilan PLN UID Bali, pemerintah daerah, akademisi, serta tokoh adat dan agama.
Mewakili pimpinan, I Gde Danang Wirawan dari Kanwil Kemenkum Bali menegaskan bahwa implementasi teknologi baru seperti VPP memerlukan landasan hukum yang kuat.
Sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dalam pembentukan hukum, aspek harmonisasi menjadi kunci agar program ini memiliki legitimasi yang jelas.
"Pengembangan VPP tidak hanya soal teknis kelistrikan, tetapi juga kepastian hukum.
